Papan Mas, Korban Korupsi Pejabat?

Kompas Minggu, 11 Februari 2007, menampilkan foto banjir yang masih menggenangi kawasan Bekasi pada halaman muka.

Bekasi, sama dengan Jakarta, digerus banjir. Kakak saya tinggal di Bekasi, tepatnya di Perumahan Papan Mas, Tambun. Sebagai warga perumahan, kakak saya membayar pajak pembelian dan berbagai pajak lain saat membeli rumah dan tanah yang kini menjadi tempat tinggalnya. Ia juga membayar PBB dan pajak lain, Begitu juga dengan listrik dan iuran lain. Dengan begitu, kakak saya dan warga lain di perumahan Papan Mas merupakan konributor pemasukan bagi kota Bekasi.

Di depan rumah kakak saya di perumahan Papan Mas, ada satu kali kecil yang kerap disebut "Kali Jambe" oleh warga sekitar. Di bantaran kali itu kini terlihat berdiri berderet-deret rumah liar. Rumah-rumah itu didirikan "secara gratis" oleh sekelompok orang. Kenapa saya bilang "secara gratis"? Pasalnya orang-orang itu tidak mengeluarkan sepeser uang pun dalam bentuk pajak pembelian, pajak bumi dan bangunan, atau pajak kepemilikan lain. Namun, anehnya mereka bisa menerima aliran listrik dari PLN.

Keberadaan rumah-rumah liar itu membawa dampak negatif secara ekologis maupun sosila bagi penghuni Perumahan Papan Mas, yang sebenarnya merupakan perumahan bagi kalangan masyarakat sederhana yang ingin memiliki lingkungan yang baik. Secara ekologis, keberadaan rumah-rumah liar itu telah membuat Kali Jambe meluap sehingga saat banjir kemarin, Perumahan Papan Mas, yang letaknya sebenarnya relatif tinggi, terendam hingga sedengkul orang dewasa di dalam rumah. Ironisnya, rumah-rumah liar itu justru tidak kebanjiran karena mereka meninggikan letak rumahnya. Padahal tindakan meninggikan rumah itu yang membuat aliran air dari jalanan ke kali menjadi terhambat.

Selain dampak ekologis tadi, ada juga dampak sosialnya. Salah satu rumah liar itu membukan usaha penjualan minuman keras yang kerap didatangi preman-preman yang berpesta minuman hingga tengah malam dan subuh. Itu jelas mengganggu warga sekitar, yakni warga Perumahan Papan Mas, yang sebagian besar merupakan komuter, pemasok pendapatan asli bagi daerah Bekasi. Selain itu, istirahar anak-anak pada malam hari juga terganggu. Belum lagi jika kita memperhitungkan buruknya fenomena itu dalam rangka pendidikan keseharian anak-anak di wilayah tersebut.

Rumah-rumah serupa di wilayah yang sama telah dibongkar oleh Pemda Bekasi, namun anehnya, rumah liar di seberang kali ini tidak dibongkar. Isu berembus: pemilik rumah-rumah liar itu telah mengumpulkan sejumlah uang lalu memberikannya sebagai suap kepada penguasa setempat, entah lurah, camat, atau bupati setempat. Ini jelas isu, tapi jelas terdengar masuk akal.

Oleh karena itu, kepada pihak yang terkait dengan permasalahn ini (lurah, camat, dan bupati yang menaungi Perumahan Papan Mas sekitarnya) ini tentu tantangan agar bisa membuktikan isu suap itu tidak benar. Caranya: tegakkan aturan dengan membasmi rumah liar.

Bisakah?


11 Februari 2007